PEKANBARU, Ghanisa Tour – Dua belas mantan pegawai dari suatu perusahaan jasa wisata di Pekanbaru, Riau, sampai saat ini masih belum menerima kembali dokumen ijasah mereka yang disimpan oleh manajemen perusahaan. Meskipun demikian, para pekerja tersebut telah mengadukan masalahnya kepada anggota dewan serta Wakil Menteri Tenaga Kerja juga ikut campur dalam kasus ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, menuturkan bahwa para eks karyawan tersebut sudah pernah melaporkan keluhan mereka kepadanya terlebih dahulu.
"Pernyataan masalah tersebut telah diselesaikan oleh banyak orang namun belum tuntas. Oleh karena itu, sesudah menerima keluhan, saya selaku wakil rakyat mengunjungi perusahaan," ungkap Zulkardi terhadapnya. Ghanisa Tour , Kamis (24/4/2025).
Pada awalnya cuma ada empat orang yang melaporkan masalah tersebut, tapi kemudian jumlahnya meningkat jadi dua belas orang. DPRD sebelumnya mencoba membantu dalam proses mediasi bersama pihak perusahaan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa.
" Kami mencoba melalui proses mediasi, namun tidak menghasilkan apa-apa," kata Zulkardi.
Masalah ini menarik perhatian Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenker) ImmanuelEbnezer Gerungan, yang secara khusus mengunjungi tempat tersebut untuk melaksanakan pengawasan mendadak pada hari Rabu, 23 April 2025. Akan tetapi, kedatangannya itu tidak diperdulikan oleh manajemen perusahaan.
"Sama halnya, para pejabat yang datang pun tidak diperlakukan dengan baik. Para karyawan enggan bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, para pejabat memerintahkan Dinas Tenaga Kerja untuk mengembalikan sertifikat pendidika dari 12 mantan pegawainya," jelas Zulkardi.
Perusahaan hanya mau bertemu setelah Wamenaker meninggalkan tempat. Dengan didampingi oleh Kepala Disnakertrans Riau Boby Rachmat, Zulkardi mencoba lagi untuk bermediasi di ruang kerja pemimpin perusahaan, namun usahanya masih belum menghasilkan kesepakatan.
"Sudah ada mediasi kemarin di ruangan pimpinan perusahaan, namun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saya bahkan telah merekam proses pertemuan tersebut dan menanyakannya kembali pada mantan rekan kerja tentang identitas mereka. Salah satunya disebut sebagai bos oleh mereka. Lalu wanita ini siapa? Menurut mereka dia lah orang yang membayarkan upah kami. Jadi, masih ada hal lain apa yang harus disembunyikan dari semua informasi ini. Hal ini jelas semakin menyulitkan situasinya," terangnya.
Zulkardi menyatakan bahwa penyitaan ijazah mencegah mantan pegawai dari memperoleh pekerjaan lainnya.
"Prihatin sekali melihat keadaan mereka sekarang ini. Mereka telah menjadi pengangguran. Syarat utama untuk bisa bekerja tentu saja adalah memiliki ijasah yang valid. Namun, ijasah asli milik mereka tak lagi tersedia. Hal ini seperti pukulan keras bagi saya selaku perwakilan masyarakat. Kami akan tetap memantau hal ini hingga tuntas," tegas Zulkardi.
Sampai berita ini dirilis, perusahaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi dan tetap menolak untuk diajak wawancara oleh pers.
